Home Bandung Asli Andai Saya jadi Walikota Bandung*): (6)

Andai Saya jadi Walikota Bandung*): (6)

136
0
SHARE

Andai Saya jadi Walikota Bandung*): (6)

Bandung Lautan FO…!!

“BANDUNG heurin ku tangtung” (Bandung sesak dg bangunan -pen), sudah berlangsung dan berkembang pesat. Meski dlm konsep awal, kota yg bertatapan dg gunung Tangkubanparahu ini sbg tempat peristirahatan (permukiman -pen) — praktis sulit dihindari — berkembang jd metropolitan, dg seabreg konsekuensinya.

Dewasa ini, bukan sebatas “heurin ku tangtung” — tapi berlanjut “heurin” dg pergerakan kendaraan bermotor. Kepadatan lalu-lintas kendaraan menjadi pemandangan se-hari2, bahkan potensial terjadi stagnasi di sejumlah ruas jalan utama — khususnya akhir pekan. Salah satu picunya adalah lemahnya penerapan dan atau pemberlakuan tata-ruang kota. ‘Pabaliut’

Cukup banyak ruas jalan yg semula dikenal sbg kawasan permukiman, berkembang dan bahkan dikembangkan secara serampangan dan berubah jadi kawasan komersial — berbarengan dg kegiatan perkantoran lainnya. Perkembangan tak terkontrol bak tanpa sistem tata-kota yg benar, telah berlangsung cukup lama. Dari tahun ke tahun berkembang biak, nyaris tak terkendali. Coba tengok sepanjang ruas Dago (baca: Jl. Ir. H. Juanda), yg hingga 1990 relatif masih asri sbg kawasan rumah kalangan atas di Bandung Utara — kini kadung ramai dg berbagai aktivitas komersial dan bisnis. Tak ada lagi, tanda2 sbg kawasan permukiman elit dg sebagian besar bangunan/rumah eks peninggalan Belanda itu.

Kegiatan apa yg merangsek “kenyamanan” kawasan Dago itu? Apalagi, kalau bukan model bisnis “factory outlet” (FO). Boleh jadi, awalnya serupa sejumlah gerai yg menawarkan berbagai produk busana berbahan jeans di beberapa titik Jl. Cihampelas pd 1980an, yg berikutnya meliputi hampir seluruh ruas itu. Sesak di kiri-kanan jalan. Memicu kepadatan lalu-lintas, sdh pasti — bahkan kerap pula macet. “Ada gula, ada semut”. Kondisi itu jd peluang bisnis bg siapa saja yg faham dan minat. Tak kecuali menginspirasi kehadiran pusat belanja dan hiburan yg sohor dg label CiWalk. Pun hotel2 dan restoran.

Nyaris bersamaan dg ‘trend’ FO di kawasan Dago, ruas Jl. RE Martadinata (Riau) pun tak berdaya dihajar pemunculan FO. Berbaur dg perkantoran militer dan swasta hingga “shopping hotel”. Tak ayal, kegiatan bisnis kuliner pun tumpah ruah. Kepadatan lalu-lintas kendaraan kadung jd pemandangan se-hari2 di kawasan akses ke kawasan Gedung Sate sbg sentra Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
***
BOLEH jadi, siapa pun walikota — merasa bangga dg keberadaan itu yg praktis potensial thd pendapatan asli daerah (PAD) yg pd gilirannya diolah lewat APBD. Sbg walikota (andai) yg baru, sy pun (mungkin) spt itu. Tp dlm perenungan jelang tengah malam, sy berobsesi akan kondisi lancar-jaya berlalu-lintas di ruas utama Riau, Dago hingga Jl. Merdeka.

Hemat sy, pergelaran FO di ruas jalan utama tdk sesuai dg langkah antisipatif perkembangan kota. Konsep pengembangan FO scr universal di sejumlah kota mancanegara, justru dilakukan di pinggiran kota. Sebutlah di sepanjang Jl. Soekarno-Hatta (Bypass) yg akses langsung (dekat) gerbang tol Padaleunyi. Faktanya dpt diduga tanpa konsep, alias “kumaha breh-na” atau lbh tepat menyesuaikan diri dg “permintaan” pelaku bisnis. Selebihnya, penguasa tak kuasa melawan pengusaha alias penguasa (selalu) dikalahkan pengusaha. Hal lain, apa lagi — ya, ngeles — bahwa perkembangan itu alami. Lho…?!

Banyak pengembangan fungsi dan modernisasi berlanjut di pusat kota dlm radius serupa obat antinyamuk bakar. Di belahan selatan, barat dan timur seolah “dinomorduakan” hingga berkembang atasnama alami.

Semangat “desentralisasi” kegiatan dan atau keramaian kota yg tak melulu berangkat dr Alun2 Bandung, sejatinya pernah mulai dicanangkan Walikota Bandung, R. Husein Wangsaatmadja (1978-1983) dg melirik kawasan timur (baca: Ujungberung) untuk segera tersentuh program pengembangan alias menarik minat para investor.

Entah kenapa gagasan itu berlanjut bak siput, sangat lamban. Konsep desentralisasi yg masih dinilai tak prospektif atau langkah “marketing” pemerintah yg lbh banyak pasif. Itu pula kendala aparat birokrat yg cenderung berpretensi mendptkan ‘manfaat’ pd kesempatan pertama drpd menggulirkan konsep pengembangan dg kualitas antisipatif masa depan. Konsep pengembangan bak teka-teki: telur dulu, ayam dulu…?! Pada gilirannya: dungu…! hingga kata pelipur : Apa hendak dikata..! Apa boleh buat…! Apa boleh bikin…! (bersambung).

*) #mimpi

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here