Home Bandung Asli Aksi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Geruduk DPR-RI Senayan Tolak Perppu Corona

Aksi Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Geruduk DPR-RI Senayan Tolak Perppu Corona

267
0

BANDUNGHIJI.COM – Pagebluk virus coronaau Covid (Covid-19) rupanya tidak menyurutkan semangat para senior Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) pada Selasa 28 April 2020 mengeruduk gedung DPR-RI Senayan Jakarta yang menolak Perppu Corona

Aksi ini dipimpin langsung Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule. Demo dengan kali ini menarik karena para aktibis juga patuh dan menaati protokol Covid-19, yakni menjaga jarak dan menggunakan masker.

Para peserta aksi membawa poster bertuliskan,
“ProDEM menuntut:
1. Menuntut DPR menolak Perppu 1/2020;
2. Menuntut DPR RI menghentikan seluruh pembahasan RUU Omnibus Law”.
Iwan mengatakan bahwa pihaknya akan terus menolak kehadiran Perppu 1/2020 atau yang sering disebut Perppu Corona. Termasuk meminta agar pembahasan RUU Ciptaker dihentikan selama pagebluk corona.
“Kmai ProDEM  akan tetap menyerukan dan meminta semua elemen bangsa untuk berjuang bersama, dan menuntut  terus,”jelasnya.
Semua kan bisa terwujud tuntutan itu jika semua elemen bersatu seperti tahun 1998 lalu. Tepatnya ketika para aktivis dan mahasiswa mengulingkan Presiden kedua RI Soeharto yang sudah 32 tahu berkuasa.
“DPR pernah kita duduki dan pernah memaksa penguasa yang begitu kuat untuk turun dari singgasananya. Hari ini aktivis ProDEM pun yakin, kita rakyat juga bisa kembali melakukannya,” tegasnya.
Iwan Sumule juga mengungkap sejumlah poin dalam Perppu Corona yang berpotensi disalahgunakan. Pertama, “Mengenai aturan yang membolehkan defisit anggaran melampaui tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19,” bebernya.
Ditambahkan Iwan aturan ini mengabaikan amanah UU 17/2003 yang mengharuskan defisit keuangan negara tidak lebih dari 3 persen.
“Kacaunya, itu diperbolehkan sampai tahun 2022 ini bahaya,” sambung Iwan Sumule.
Kedua mengenai aturan dalam pasal 19 yang mempersilakan Bank Indonesia membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah.
“Itu sama saja memberi kekuasaan kepada BI untuk membeli surat utang dan memberi bantuan likuiditas. Artinya, BI bisa jadi korban dan berpotensi akan terjadi skandal BLBI jilid II,” sambung Iwan.
Ketiga (terakhir) Iwan, menyoroti pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Aturan ini memberikan disclaimer bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah bukan merupakan kerugian negara.
Tidak hanya itu, pejabat yang melaksanakan Perppu ini, mulai dari pegawai Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disebutkan juga bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
“Itu pasal-pasal kontroversial yang membuat Perppu Corona ini wajib ditolak dengan tegas,”tutup Iwan mengebu-gebu.|HAMD/BDG

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.