Beranda Bandung Asli Disparbud Kota Bandung Bantah Pemotongan, Inilah Kwitansi Tanpa Materai Buktinya

Disparbud Kota Bandung Bantah Pemotongan, Inilah Kwitansi Tanpa Materai Buktinya

Oleh

Apr 16, 2016

2579

BANDUNGHIJI – Akhirnya Disbudpar Kota Bandung Bantah isu Pemotongan untuk dana pembinaan dalam Pasanggiri Seni Tari Musik, dan Teater Jawa Barat 2016. Sebelumnya diberitakan bahwa Dana Pembinaan di Sunat Disbudpar Kota Bandung. Dari sumber kami bahwa pihak Disbudpar Kota Bandung mengirim bukti pembayaran dalam bentuk Kwitansi.

“Tidak ada pemotongan. Semua hak seniman sudah terpenuhi tidak ada dana yang disunat. Uang pembinaan hak seniman tidak ada potongan 1 rupiah pun. Jangan sampai pemberitaan menjadi fitnah. Ini sudah Pencemaran nama baik.Tanpa tau masalah sebenarnya. “katanya.

Namun kalau dilihat secara legalitas kwitansi harusnya sah dengan materai. Lantran tidak ada cap dan materai apalagi itu uang diatas 1 juta. “Semua perjanjian diatas satu juta harus ada diatas materai, itu ketentuanya. Apakah tanpa matrai dan cap bisa dianggap sah, terutama uang itu dari anggaran daerah? Transaksi itu, bukan beli kue di warung,” kata Hermana.

Terkait itu maka kami kutip kata-kata bagus dari akun FB Hermana

Perhatian pemerintah terhadap perkembangan seni di daerah bisa dikatakan ada, hanya tidak maksimal. Indikasi perhatian pemerintah terhadap seni di daerah yaitu diselenggarakannya beberapa event festival atau perhelatan budaya “plat merah”.

Sedangkan yang menjadi indikasi tidak maksimalnya perhatian pemeritah pada seni di daerah yaitu minimnya alokasi pendanaan dan terjadinya praktek percaloan di dinas terkait.

Praktek percaloan ini seakan-akan menjadi bagian penting dan mengikat perjanjian tidak tertulis antara dinas di pemerintah daerah dengan pelaku seni.

Seringkali pelaku seni tidak berdaya dan tidak bisa menolak perjanjian haram itu. Bahkan ada pula praktek percaloan itu tidak diketahui oleh para pelaku seninya.

Menjadi pertanyaan kenapa seniman di daerah diam saja ketika tahu ada perlakuan seperti itu? Ada beberapa hal yang mendasari diamnya mereka:
1. Butuh pengakuan dan perhatian yang berkesinambungan dari pemerintah daerah.
2. Butuh dana, karena selama berkeseniannya merasa kesulitan mencari sumber dana yang pasti.
3. Tidak berani mengungkapkan kebenaran dan kejujuran.
4. Sama-sama bertindak sebagai calo.

-WJA-