BANDUNGHIJI – Puluhan guru honorer, merangkap sebagai guru mengaji tahun 2016 terancam tidak menerima dana hibah guru honorer dari Pemkot Bandung setelah nama mereka dihapus dari daftar calon penerima hibah oleh penyalur, PGRI. Ketentuan itu diambil dengan alasan bahwa mereka sebelumnya, sebagai guru mengaji, telah menerima Bantuan Kesejahteraan Guru yang dikelola oleh Kemenag Kota Bandung.
“Kami berpendapat tindakan PGRI mencoret nama-nama guru honorer yang juga merangkap guru ngaji merupakan tindakan sewenang-wenang dan arogan. Kenapa sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dulu agar bisa mengalihkan nama penerima kepada guru ngaji yang lain yang tidak menjadi guru formal di sekolah atau madrasah sehingga hak mendapatkan hibah dari sekolah formal tidak hilang?” ujar Yanyan Herdiayan, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Senin (5/12/2016) saat aksi di halaman Kantor DPRD Jalan Sukabumi, Kota Bandung.
Yanyan berserta para guru honor menegaskan, mereka menuntut agar PGRI dan inspektorat mencabut kebijakan pencoretan nama dan memulihkan hak guru yang dicoret namanya sebagai calon penerima hibah.
Sementara itu Ahmad Nugraha, ketua Komisi D DPRD Kota Bandung yang menerima audiensi perwakilan aksi mengatakan, akan dilakukan pertemuan dengan pihak terkait diantanya Kepala Dinas Pendidikan, inspektorat, Kabag Hukum dan Ham Pemkot, DPKAD, PGRI, Kemenag Kota dan FKGH yang mewakili para guru ngaji untuk mencari solusi yang baik.
Meski sudah ada respon positif dari Komisi D DPRD Kota Bandung, dalam hal ini FKGH Kota Bandung tetap mengusulkan agar solusi yang diambil adalah dengan mencantumkan kembali nama-nama sebagai calon penerima hibah gururu honorer tahun 2016 yang dikelola oleh PGRI Kota Bandung.
“Kami menuntut PGRI mencantumkan kembali nama-nama gurhon sebagai calon penerima hibah gurhon tahun 2016 meskipun harus mengembalikan uang Bantuan Kesejahteran Guru terlebih dahulu,” pungkas Yanyan. (WHT/MAN)
