Puskesmas Cimaung di Kabupaten Bandung menjadi pusat kesehatan masyarakat pertama di Jawa Barat yang ramah terhadap warga disabilitas. Secara mandiri, warga penyandang disabilitas bisa mendapat pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran sampai pengambilan obat tanpa harus diantar orang lain.
Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat sekaligus Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Nia Kurnia Dadang Naser, mengatakan bangunan puskesmas ini telah dimodifikasi sehingga memudahkan warga disabilitas masuk ke gedung puskesmas, mendapat tempat khusus di ruang tunggu, secara mudah masuk dan mendapat pemeriksaan di ruang dokter, sampai merehabilitasi toilet sehingga bisa digunakan warga disabilitas dengan mudah.
Sumber daya manusia di puskesmas tersebut, katanya, mulai dari petugas keamanan, petugas pendaftaran, apoteker, hingga dokternya, telah dilatih untuk bisa melayani warga disabilitas. Di antaranya, mereka telah diajarkan bahasa isyarat dan cara berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas lainnya.
“Sejak masuk, sampai keluar Puskesmas Cimaung, warga penyandang disabilitas bisa secara mandiri mendapat layanan kesehatan. Baik untuk yang menggunakan kursi roda, tunarungu, sampai tunawicara. Semua bangunan sudah disesuaikan dengan kebutuhan warga disabilitas,” kata Nia seusai launching Puskesmas Cimaung ramah warga disabilitas.
Dari 62 puskesmas di Kabupaten Bandung, katanya, sebanyak 48 puskesmas lainnya sedang ditata, baik bangunan maupun SDM-nya, sehingga dapat ikut menjadi puskesmas ramah warga disabiitas. Puskesmas lain yang tengah ditata menjadi ramah tunanetra adalah Puskesmas Sukajadi, Rancabali, Ciparay, Ciluluk, Sudi, dan Cilengkrang.
“Para petugas puskesmas di antaranya mendapat keterampilan penanganan disabilitas dan deteksi dini gangguan disabilitas atau Disability Inclusive Development. Ini menjadi terobosan bagus di dunia kesehatan untuk meningkatkan tingkat kesehatan warga Kabupaten Bandung,” katanya.
Selama ini dari 3,6 juta jiwa warga Kabupaten Bandung, kata Nia, 9 ribuan di antaranya merupakan warga disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bandung, katanya, terus berupaya menyetarakan posisi warga disabilitas dengan warga lainnya, terutama untuk mendapat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian.(TJ/JM/MD/JM
