Indonesia mengalami banyak sekali kemajuan apabila dilihat menggunakan pendekatan historis. Namun, hal itu sangat berbanding terbalik apabila menggunakan indikator Human Development Indeks.(HDI)
Begitu dikatakan Tokoh Nasional/Ekonom Senior, Rizal Ramli saat berbicara di Kuliah Umum dalam rangka Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) ITB 2017, Sabtu (19/8).
“Yang terdidik makin banyak, ekonomi kita juga makin besar, tentu tidak bisa dibantah banyak sekali kemajuan. Nah, sayangnya kalau menggunakan indikator Human Development Indeks, kita relatif tertinggal,” jelasnya.
Human Development Indeks digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil riset Rizal Ramli dan beberapa pemenang nobel, rakyat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera.
“Saya selama 7 tahun sebelumnya jadi penasehat ekonomi PBB, bersama tiga pemenang nobel, kita bikin indeks-indeks untuk beberapa tahun kedepan. Itu kita relatif tertinggal, nomor 70-an sekian. Di Asia Tenggara kita nomor empat. Paling tinggi Singapura, Malaysia, Thailand baru kita,” jelasnya.
Hasil riset itu, kata Rizal Ramli, menunjukkan bahwa hanya 20 persen rakyat Indonesia yang sudah merdeka secara ekonomi dan sosial. Dimana, mereka sudah memiliki rumah, sekolah, liburan, hingga membiayai dokter pribadi.
“40 persen di bawahnya pas-pasan saja, tapi 40 persen yang paling bawah 72 tahun kemerdekaan belum pernah menikmati arti kemerdekaaan. Artinya makan saja susah, sekolah ribet,” terangnya.
“Nah tugas negara kita mengubah yang 40 persen yang paling bawah ini supaya juga bisa merdeka secara ekonomi dan sosial tahun 2045, atau 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau yang 20 persen paling atas kita gak usah urusin karena mereka udah bisa urus diri sendiri,” tandasnya.
Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Sebelumnya, Rizal juga pernah menduduki jabatan menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tanggal 10 Desember 1953 ini mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada bidang Fisika sampai memperoleh gelar Doktor Ekonomi di Universitas Boston Amerika Serikat
Di depan mahasiswa, alumnus ITB, Sophia University Tokyo, dan Boston University AS tersebut mengingatkan kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bisa melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Perubahan harus dilakukan oleh semua pihak dan mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Menurutnya, perubahan bisa dilakukan dari luar dan dalam kekuasaan. “Dari luar butuh tekad kuat dan waktu lama. Sedangkan dengan kekuasaan lebih cepat. ‘Patriot apapun OK,” kata Rizal Ramli, Sabtu (19/8/2017).
Ia melanjutkan, perubahan harus dimulai dari analisa struktur ekonomi dan sosial. Dari analisa tersebut kemudian diturunkan menjadi kebijakan. “Jadi jangan pakai rumus generik yang sama,” kata dia.
Untuk diketahui, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Sebelumnya, Rizal juga pernah menduduki jabatan menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada masa presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tanggal 10 Desember 1953 ini mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada bidang Fisika sampai memperoleh gelar Doktor Ekonomi di Universitas Boston Amerika Serikat.
Rizal sendiri juga pernah aktif dalam berbagai organisasi para intelektual seperti Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan ECONIT Advisory Group.
Di KBI dia adalah pendiri sekaligus ketua. Sementara dalam ECONIT Advisory Group, dia menjadi Managing Director dan bekerja sama dengan beberapa ekonom kondang seperti Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie.
Rizal Ramli sangat vokal mengkritisi kebijakan perekonomian pemerintahan Soeharto terutama menyangkut masalah mobil nasional, kontrak karya di pertambangan Freeport, distribusi pupuk, dan pembangunan ekonomi yang bersifat padat modal waktu bersama ECONIT. (kf/red)
