Pernyataan Sikap Warga Jawa Barat Tolak Pemilu Curang

BANDUNGHIJI.COM – Warga Jawa Barat dan sejumlah tokoh mengatasnamakan Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) tanpa Gubernur Jawa Barat menyatakan praktek penyelenggaraan Pemilu 2019 dirasakan tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil dan berbau kecurangan secara terstruktur, sistematik, masif, dan brutal.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 374 tokoh Jabar. Berikut pernyataan sikap secara lengkapnya:

GERAKAN PEDULIPEMILU TANPA KECURANGAN (GPP-TANPAKECURANGAN) JAWABARAT

PERNYATAAN SIKAP

Bismillahirrahmannirrahiem

Bahwa Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) sebagai bagian dari proses demokrasi untuk  menjunjung tinggi  pelaksanaan asas kedaulatan rakyat mesti dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa praktek penyelenggaraan  Pemilu tahun 2019 dirasakan tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil sehingga disana sini terjadi kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematik, masif, dan brutal seperti terlihat dalam pemberitaan berbagai media sosial maupun media elektronik;

Bahwa kebenaran penghitungan suara KPU sangat diragukan mengingat banyaknya kesalahan input yang diakui oleh KPU sendiri sehingga menjadi tayangan angka informasi yang dapat menggiring atau menyesatkan opini publik. Karenanya penghitungan demikian selayaknya untuk dihentikan;

Bahwa upaya melaporkan kecurangan kepada pihak Bawaslu atau lainnya telah dilakukan, akan tetapi hingga kini belum terasa ada langkah korektif atau tindak lanjut yang signifikan sehingga timbul skeptisme bahwa Pemilu saat ini dijalankan dengan tidak jujur, dan adil;

Bahwa dilain pihak telah terjadi kejadian janggal yakni lebih dari enam ratusan petugas KPPS, Saksi, maupun aparat kepolisian yang meninggal dan ribuan yang sakit tanpa ada tindakan yang semestinya dari Pemerintah termasuk penyelidikan penyebab tragedi kemanusiaan tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami  Ulama, Cendekiawan, Tokoh Masyarakat,  Aktivis termasuk Emak-Emak dan Kaum Milenial yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Pemilu 2019 telah dijalankan dengan banyak kecurangan, khususnya dalam Pilpres dinilai telah menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan  Calon lainnya sehingga Pemilu 2019 ini sesungguhnya telah jauh dari terlaksananya asas Pemilu yang jujur dan adil;

• Mendesak KPU untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara yang membingungkan masyarakat serta menunda pengumuman akhir karena diduga telah menggiring dan menyesatkan opini masyarakat tentang kebenaran dan akurasi data yang telah diinput dan diumumkan  KPU tersebut;

• Mendesak pihak pasangan calon beserta koalisi pendukungnya untuk meminta audit forensik independen yang terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya serta  menolak hasil penghitungan dan penetapan Presiden Wakil Presiden apabila tanpa didahului oleh audit forensik dan menghitung ulang secara jujur untuk menjamin tidak terjadinya kecurangan;

• Mendesak dan mendukung Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan kecurangan yang terjadi secara serius dan transparan atas dasar tanggungjawab kepada rakyat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa serta berani untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diuntungkan dari hasil kecurangan apalagi melakukan/terlibat melakukan dalam kecurangan tersebut;

• Meminta aparat keamanan khususnya pihak  kepolisian untuk bertindak netral dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjaga keamanan dari proses Pemilu 2019, menindaklanjuti temuan atau laporan kecurangan yang berhubungan dengan kompetensi dan ruang lingkup tugas dan kewajibannya, serta tidak melakukan kriminalisasi kepada tokoh, ulama, atau pihak lainnya yang mengkritisi pelaksanaan Pemilu;

• Mendesak Pemerintah untuk melakukan penyelidikan (investigasi kematian) secara seksama dan terbuka atas tragedi kemanusiaan wafat dan sakitnya petugas Pemilu di berbagai daerah yang menimbulkan kejanggalan  dikalangan dunia medis dan masyarakat pada umumnya;

• Menyerukan kepada masyarakat untuk terus mengawal dan melawan berbagai bentuk kecurangan Pemilu yang dinilai telah merusak martabat bangsa Indonesia dan terus memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Demikian pernyataan sikap  Gerakan Peduli Pemilu Tanpa  Kecurangan  (GPP-Tanpa Kecurangan) Jawa Barat ini kami disampaikan dalam rangka perwujudan tanggungjawab kepada rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi negara kita agar tercapai keadilan dan kemakmuran yang diridloi Allah SWT. Aamiin.

Bandung, 12 Ramadhan 1440 H / 17  Mei 2019 M

GERAKAN PEDULI PEMILU TANPA KECURANGAN (GPPTANPAKECURANGAN) JAWABARAT

Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc., M.A bersama para deklarator Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) di Plasa Masjid Istiqamah. Pernyataan sikap juga disampaikan ke DPRD Jabar yang sebelumnya dilakukan Sejumlah Orasi dari para tokoh dan Long March bersama ribuan Emak-emak, milineal, dan para tokoh tersebut dari Masjid Istiqamah sampai ke Gedung DPRD Jabar.  Aksi warga Jabar ini memang fenomena dan dilakukan tanpa ada Gubernur Jabar.  |