by M Rizal Fadillah
Koalisi menjadi politik aktual dan fenomenal. Menjadi upaya menggalang kekuatan bersama dalam mendukung dan atau melawan. Kaitan parlemen dan partai biasanya model koalisi menjadi ciri sistem parlementer, karena berkonsekuensi adanya partai pemerintah dan partai oposisi. Satu dengan lain bergilir berkuasa.
Di Indonesia cukup aneh, dalam sistem presidensial terbentuk pengkubuan koalisi. sehingga mempengaruhi peta kekuatan politik. Awal koalisi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan beberapa partai kecil seperti Perindo, PSI, juga PBB. Di sisi lain Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Masing masing mendukung pasangan Capres/Cawapres. Setelah Jokowi “menang” atau tepatnya “dimenangkan” maka terjadi konfigurasi koalisi dan yang menarik adalah PDIP dan Gerindra “bersatu”. Konfigurasi ini berhubungan erat dengan formasi kabinet dan pihak mana yang menjadi penentu untuk mempengaruh politik di lima tahun ke depan.
Masuknya Prabowo dalam Kabinet Jokowi menjadi bahan perbincangan. Di kedua kubu koalisi khususnya pendukung terjadi pro dan kontra yang tajam. Pihak pro menjadikan ini demi persatuan bangsa, stabilitas politik, serta dinilai sebagai kedewasaan berdemokrasi. Bagi yang kontra tidak lazim kompetitor “bersatu” dalam posisi subordinat, kemenangan Jokowi diduga curang, serta ikut kabinet sama saja dengan melegitimasi kecurangan. Lalu posisi menteri rawan pemecatan sewaktu waktu oleh Presiden. Prabowo bukan tipe “fighter”. Keburukan citra pemerintahan Jokowi periode lalu ikut memapar pada kabinet “asal tempel” kini.
Pasca pelantikan dan masa penyusunan kabinet, terjadi tekan menekan antar klik sehingga ada istilah “genk merah” segala. Sebutan untuk SBY, LBP, bersama SP dan HP. Diisukan tergeser dari peran penentu di belakang Jokowi. Sesuatu yang diragukan. Nampaknya akomodatif saja Jokowi. Akibatnya hampir semua kekuatan terhimpun di sekitar Presiden. Kekuatan global tetap memainkan peran. LBP yang masih bercokol adalah jembatan kepentingan Cina. PDIP pun teman kerjasama.
Meski posisi Menhan, Prabowo tetap terkepung oleh kemapanan. Mega sebagai “pegangan” seperti biasa tidak kuasa di perjalanan. Kembali akan curhat. Tak peduli bahwa Pilpres dan komposisi yang ada ini berdiri di atas genangan darah.
Kubu Jokowi dan kubu Prabowo bersatu tidak rasional menguntungkan kubu Prabowo kecuali pribadi dan partai. Rakyat memang ditinggal dalam strategi strategi “palsu” yang tidak berorientasi kerakyatan apalagi keumatan. Meski belum final susunan kabinet, akan tetapi peta kepentingan telah terbaca. Komposisi akan menguatkan posisi Jokowi, lawan politik telah dilemahkan. Semua kepentingan dan strategi berputar di lingkaran elit. Di luar kepentingan dan keterlibatan rakyat. Umat lebih jauh sudah terbuang. Koalisi telah memakan koalisi lain dan rakyat. Inilah koalisi predator.
*) Pemerhati Politik
23 Oktober 2019
